Categories

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.

Gadai dan Koperasi Syariah

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Saya tertarik dengan bisnis simpan pinjam &
gadai secara syariah, karena bisa membantu orang yang membutuhkan tapi
tidak mencekik seperti pada riba. Yang ingin saya tanyakan :
1.Bagaimana cara menghitung bagi hasil, misal meminjamkan 1 jt untuk
buka warung. berapa yang harus dibayarkan oleh peminjam setiap bulan
dalam waktu 1 thn? Kalau nasabah melebihi jangka waktu apa ada denda?
berapa?
2.Bagaimana dengan gadai barang untuk kebutuhan mendesak,bukan untuk
usaha? misal gadai sepeda motor dihargai 2 jt jangka waktu 1 tahun.
Kalau nasabah melebihi jangka waktu apa ada denda? berapa?
3. Apa bisa bisnis ini kerja sama dengan bank syariah? Kalau bisa,
biasanya syarat-syaratnya apa saja?
4. Apa bisnis ini harus ada badan hukumnya? kalau ya, bagaimana cara
mengurusnya? berapa biayanya?
atas jawabannya saya sampaikan banyak terima kasih
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jawaban:

Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Mba Ferysia yang sholihah dan dirahmati Allah, alhamdulillah Mba tertarik dengan bisnis tanpa terlibat riba.
Ada beberapa akad yang dapat disepakati antara Mba dan mitra. Bagi hasil adalah salah satu perolehan pendapatan apabila akad yang digunakan adalah musyarakah atau mudharabah. Musyarakah dapat berarti suatu bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak yang saling berkontribusi modal. Misalnya, Mba Ferysia berkontribusi 50 persen dari modal usaha bekerjasama dengan SS yang juga berkontribusi 50 persen. Saya ilustrasikan dalam tabel berikut: Misalkan, total modal usaha 2 juta, kontribusi SS 1 juta, Mba Ferysia juga 1 juta. Kemudian, disepakati nisbah (proporsi) bagi hasil 60:40, pertimbangannya adalah 60 untuk SS karena segala biaya yang terjadi ketika menjalankan usaha dikelola oleh SS. Setelah berjalan sesuai periode waktu yang disepakati, misal 1 tahun, diperoleh keuntungan 500 ribu, maka 500 ribu tersebut dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal akad, sehingga SS mendapat 300 ribu, dan Mba Ferysia mendapat 200 ribu. Namun, apabila terjadi kerugian, misal 500 ribu, maka yang menjadipatokan persentase nisbah adalah kontribusi modal awal, sehinga SS rugi 250 ribu dan Mba Ferysia pun demikian. Modal akan kembali jika bagian keuntungan dari masing-masing pihak bisa melampaui jumlahnya kontribusi modal, bahkan bisa untung. Untuk itulah, peran pihak-pihak yang terlibat sangat diandalkan untuk kelanjutan usaha.

Berbeda dengan musyarakah, mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan salah satu atau lebih pihak berkontribusi modal materi sementara yang lainnya berkontribusi modal immateri (tenaga, usaha, waktu, pikiran, keterampilan). Oleh karena itu, nisbah yang berlaku hanyalah nisbah bagi hasil. Sementara itu, jika rugi secara finansial yang bukan diakibatkan oleh kelalaian mudharib (yang mengelola), misalkan karena gempa bumi atau tsunami, maka akan ditanggung oleh pihak yang berkontribusi modal materi. Pihak mudharib telah menanggung kerugian tenaga, waktu, pikiran, keterampilan yang telah digunakan untuk usaha tersebut.

Bentuk kerjasama lain adalah murabahah, yaitu jual beli dengan keuntungan. Sebagai contoh, SS ternyata butuh mesin jahit untuk usaha jahitnya, Mba Ferysia kemudian membantu membelikan mesin jahit ke toko mesin jahit seharga 3 juta. Setelah terbeli, Mba Ferysia menjual kembali mesin jahit tersebut ke SS dengan harga yang lebih tinggi, misalkan 4.8 juta dengan pembayaran dicicil selama setahun, sehingga setiap bulan SS harus membayar 400 ribu ke Mba Ferysia. Secara praktis Mba Ferysia akan mendapat untung 1.8 juta. Harga beli dari toko mesin jahit perlu diketahui oleh SS agar keuntungan dan harga jual menjadi kesepakatan bersama.

Demikian contoh akad yang dapat dilakukan, jika simpan pinjam, maka hanya ada 1 dalam Islam, yaitu qard hasan, yang artinya pinjaman kebaikan, memberi pinjaman 1 juta, harus dikembalikan dengan 1 juta juga, tidak lebih dan tidak kurang. Perbedaan pengembalian uang akibat dari akad simpan pinjam yang disepakati di awal itulah yang disebut riba. Kecuali tanpa ada kesepakatan di awal bahwa pengembalian harus lebih, kelebihan yang dibayarkan si peminjam karena memang keinginan sendiri untuk memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, maka tidak dianggap riba.

Mengenai keterlambatan pembayaran, dalam akad murabahah (jual beli), harga jual kepada penerima pembiayaan tidak dapat berubah, sehingga yang memungkinkan adalah mengubah waktu pembayaran menjadi dilonggarkan, misalnya yang tadinya harus dibayar 1 bulan sekali menjadi 2 bulan sekali. Bisa juga, jumlah cicilan dikurangi dengan konsekuensi jangka waktu pembayaran juga menjadi lebih panjang. Harga jual yang belum terlunasi pembayarannya tetap berstatus sebagai hutang dan harus dilunasi oleh pembeli.

Dalam akad musyarakah dan mudharabah, yang perlu diperhatikan adalah transparasi catatan keuangan usaha dan disiplin. Setiap kali periode pencatatan harus jelas untung/ruginya, sehingga hak-hak dari pihak-pihak yang terlibat dapat segera terpenuhi, tidak tertunda, karena jelas pencatatannya. Untuk bank, ada penerapan ‘hukuman’ bagi yang terlambat membayar, tujuannya agar nasabah pembiayaan disiplin dan amanah. Besarnya maksimal 1 persen, itu pun jika sudah mendesak tidak menemukan alternatif lain. Perolehan ini tidak dianggap sebagai pendapatan bank karena tergolong non halal. Hasil yang terkumpul dari ‘denda’ tersebut biasanya disalurkan untuk kegiatan sosial.

2. Gadai yang dimaksudkan di sini dapat dikategorikan rahn tasjily, yaitu menggadaikan barang yang masih dapat dimanfaatkan oleh orang yang menggadaikan.

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda: “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.” (HR al-Syafi’i, alDaraquthni dan Ibnu Majah)

Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda: “Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.” (HR Jama’ah, kecuali Muslim dan al-Nasa’i)

Pihak yang menggadaikan kendaraan bermotor menyerahkan sertifikat atau surat kepemilikan kendaraan tersebut. Akan tetapi, surat ini tidak memindahkan status kepemilikan kepada yang memberi pinjaman sehingga kendaraan bermotor tersebut masih dapat dimanfaatkan sewajarnya oleh yang menggadaikan. Dalam hal ini, pihak yang memberi pinjaman (murtahin) menyewakan tempat atau memberikan jasa penitipan surat berharga, sehingga pihak yang menggadaikan (rahin) dapat menanggung biaya pemeliharaan surat tersebut. Besarnya biaya tidak boleh didasarkan pada jumlah utang. Jumlah utang biasanya ditentukan oleh pihak ahli yang dapat menilai harga pasar kendaraan tersebut.

Apabila terjadi wanprestasi, murtahin dapat memaksa untuk melelang kendaraan bermotor tersebut sesuai dengan kaidah syariah. Apabila harga dari hasil yang diperoleh lebih tinggi dari utang ditambah biaya pemeliharaan, maka kelebihannya menjadi milik rahin. Namun, apabila lebih rendah maka rahin wajib melunasi sisanya.

3. Usaha pembiayaan ini dapat bekerja sama dengan bank syariah. Sejauh ini, bank syariah masih mengandalkan koperasi, lembaga keuangan mikro syariah, ataupun lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pembiayaan syariah untuk mencapai nasabah lebih luas. Hal ini terjadi karena bank syariah tidak dapat memberi pembiayaan dengan nominal kecil, sementara nasabah pembiayaan untuk dana konsumtif biasanya hanya butuh dana yang relatif kecil (<100 juta). Oleh karena itu, peluang kerjasama sangat besar. Persyaratan yang dibutuhkan di antaranya adalah:
Adanya pengurus yang solid
Berbadan hukum
Laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

4. Jika ingin membuka usaha pembiayaan dan gadai, Mba Ferysia mempunyai dua pilihan: mendirikan lembaga berbadan hukum atau bisa tidak berbadan hukum. Akan tetapi, pilihan kedua lebih lemah dasar hukumnya. Sementara itu, jika ingin bekerja sama dengan bank syariah, maka harus berbadan hukum. Ada dua jenis lembaga yang dapat menjadi mitra bank syariah: lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Yang termasuk LKMS dapat berupa baitul maal wat tamwil (BMT), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), koperasi jasa keuangan syariah, unit usaha jasa keuangan syariah (UJKS). Sedangkan yang termasuk LKBB adalah pegadaian. Contoh persyaratan kerjasama yang diajukan salah satu bank syariah adalah sebagai berikut:

Lembaga yang bekerja sama adalah Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
Usaha biasanya sudah berjalan selama 2 (dua) tahun.
Usaha tersebut memenuhi ketentuan dan persyaratan pembiayaan yang berlaku serta dinyatakan layak oleh bank yang bersangkutan

Persyaratan lanjutan seperti berikut ini:
BPR/S:
Surat Permohonan yang ditandatangani seluruh pengurus;
Laporan keuangan 2 tahun terakhir, termasuk NPF (net performing financing) 2 tahun terakhir;
Laporan tingkat kesehatan;
Legalitas pengurus (KTP/SIM/Paspor, Kartu Keluarga, Curriculum Vitae).
Legalitas usaha berbentuk badan hukum (Surat Izin Operasional dari BI, TDP (tanda daftar perusahaan), SITU (surat izin tempat usaha), NPWP, Akte Pendirian Usaha dan perubahannya, Lembar Berita Negara).
Standard Operating Procedure (SOP) pembiayaan.
Rencana usaha 1 (satu) tahun kedepan.
Bukti Kepemilikan Jaminan.
Daftar nominatif end user.

Koperasi syariah/BMT/KJKS/KSU/KSP/KUD:

Surat Permohonan yang ditandatangani seluruh pengurus;
Laporan keuangan 2 tahun terakhir, termasuk NPF 2 tahun terkahir;
Laporan tingkat kesehatan (jika ada; dari Dinas Koperasi Setempat);
Legalitas pengurus (KTP/SIM/Paspor, Kartu Keluarga, Curriculum Vitae).
Legalitas usaha berbentuk badan hukum (SIUP (surat izin usaha perdagangan), TDP, NPWP, Akte Pendirian Usaha dan perubahannya serta AD/ART, Lembar Berita Negara).
Rencana usaha 1 (satu) tahun kedepan (jika ada).
Bukti Kepemilikan Jaminan.
Daftar nominatif end user.

Mengenai pendirian usaha, untuk SIUP, TDP, dan SITU dapat diajukan ke pemda setempat. Secara tertulis tidak ada biaya yang ditentukan. SITU dapat dikeluarkan sesudah ada surat keterangan domisili usaha dari kelurahan dan kecamatan setempat. NPWP dapat diajukan ke Kantor Pajak. Akte Pendirian Usaha dan perubahannya diajukan ke notaris, demikian pula dengan Lembar Berita Negara yang dapat diminta untuk diurus sekaligus di notaris.

Biaya yang diperlukan untuk pendirian usaha setara CV dapat mencapai sekitar 3 juta sampai ke pengurusan di notaris, untuk PT ditambah 15 juta. Sementara itu, untuk usaha setara koperasi memerlukan jumlah peserta koperasi yang banyak.

Demikian kira-kira gambaran pendirian lembaga keuangan mikro syariah. Semoga bermanfaat :) wallahua'lam bishshowab.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Comments are closed.